Komite Audit

Komite Audit Perseroan secara independen melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya perusahaan serta memberikan masukan, rekomendasi serta pendapat profesional atas suatu hal kepada Dewan Komisaris. Bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, Komite Audit Perseroan terdiri dari tiga orang, yang dipimpin oleh seorang ketua.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BCAP/LGL/III/17 pada tanggal 15 Maret 2017, Perseroan kembali mengangkat Wina Armada Sukardi selaku Ketua Komite Audit Perseroan, Jenny Tajuw dan Rosaline Sri Asri S. selaku Anggota Komite Audit Perseroan. Sehingga susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua           : Wina Armada Sukardi

Anggota      : 1. Jenny Tajuw

                    2. Rosaline Sri Asri S.

Profil

Wina Armada Sukardi (Ketua)

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1985. Gelar MBA/MM di bidang Business Administation Management diperolehnya pada tahun 1992, dari Sekolah Tinggi Manajemen Newport Indonesia. Kemudian, pada tahun 2012 meraih gelar Master Hukum dari Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai Direktur Utama pada: PT Majulah Kita Semua, PT Arilam Sakti Mulia, PT Pers Demokrasi Indonesia, PT Prada Brana, serta sebagai Direktur pada: PT Pers Indonesia Merdeka, PT Mitra Matra Media, dan PT Warudo Internasional. Selain itu, beliau pernah menjadi pengajar/dosen pada beberapa institusi seperti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, dan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Karir di bidang jurnalistik, yaitu sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin redaksi Harian Merdeka, Redaktur Senior Harian Neraca, Pemimpin Redaksi Majalah Matra. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Jakarta Lawyers Club yang saat ini telah berganti nama menjadi Indonesia Lawyers Club.

Jenny Tajuw (Anggota)

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 1985. Menjabat sebagai Direktur PT Prima Permata Nusantara (2015 - sekarang), General Manager - Compliance Audit  PT MNC Sky Vision Tbk (2009 - 2015), Senior Sales Manager PT MNC Sky Vision Tbk (2005 - 2009), Manager Internal Control PT MNC Sky Vision Tbk (2002 - 2005), Manager Operational PT MNC Sky Vision Tbk (1998 - 2002).

 

Rosaline Sri Asri S. (Anggota)

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur PT Prima Permata Nusantara sejak September 2016, Head of Finance PT Global Mediacom Tbk (Januari 2013 - Agustus 2016), Head of Finance PT Media Nusantara Citra Tbk (Februari 2009 - Desember 2012), Head of Finance PT MNC Investama Tbk (Juli 1997 - Januari 2009), Head of Operasional PT Bank Haga (April 1989 - Juni 1997).

 

PIAGAM KOMITE AUDIT PERSEROAN

I. PENDAHULUAN

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Perseroan”) merupakan bagian dari investasi strategis MNC Group yang didirikan pada tanggal 15 Juni 1999 dengan  lingkup sektor usaha mencakup hampir semua layanan jasa keuangan, mulai dari pembiayaan konsumen sampai dengan asuransi.

Perseroan dan entitas anaknya terus berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis dan kualitas jasa layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas jasa keuangan yang berkualitas dan terpercaya.

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan merujuk pada prinsip kehati-hatian, antara lain dengan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku umum.

Untuk itu, Perseroan membentuk Komite Audit dan membuat pedoman kerja Komite Audit berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, obyektif,  efektif dan transparan serta dapat dipertanggung-jawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

a. Laporan atau Informasi Keuangan

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

b. Audit Internal

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.

c. Audit Eksternal

-  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.

-  Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.

d. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/ Direksi.

e. Peraturan Perundang-undangan

Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan

f. Pengaduan

Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

g. Benturan Kepentingan

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

h. Kerahasiaan

Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

IV. WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

5.1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite Audit

a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.

b. Ketua Komite Audit adalah Komisaris lndependen Perseroan.

c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

-  bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.

-  tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.

-  tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

-  tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5.2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

c. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;

e. memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

i. apabila anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;

j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VI. PENYELENGGARAAN RAPAT

6.1. Rapat Komite Audit dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 3 bulan.

6.2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

6.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.    

6.4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

6.5.  Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

7.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

7.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

7.3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian, wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7.4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

VIII. PROSEDUR PENGADUAN

Komite Audit harus membuat prosedur untuk:

a. Penerimaan, penyimpanan, dan perlakuan pengaduan yang diterima oleh Perseroan berkaitan dengan akuntansi, pengendalian internal akuntansi, atau hal – hal yang berkaitan dengan audit.

b. Pelaporan tanpa nama oleh karyawan Perseroan dan pihak lain yang bersifat rahasia mengenai hal – hal yang meragukan berkaitan dengan akuntansi atau hal – hal yang berkenaan dengan audit.

IX. MASA TUGAS

9.1. Masa kerja Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.

9.2. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk  1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu (bila dipandang perlu).

9.3. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

X. HUBUNGAN DENGAN PIHAK YANG TERKAIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan manajemen Perseroan.

XI. LAIN-LAIN

Piagam Komite Audit akan direview secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.